Renstra

RENSTRA

TAHUN 2016-2021

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BATAM

 

KATA  PENGANTAR

 

 

 

 

 

Assalamu’alaikumWr.Wb.

 

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya   dokumen Rencana Strategis (Renstra) lnspektorat Daerah Kota Batam periode 2016 s/d 2021.

 

Dokumen Renstra ini merupakan pedoman bagi lnspektorat Daerah Kata Batam dalam melaksanakan misinya sebagai  Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah Kota Batam.

 

Renstra ini  merupakan dokumen pokok dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang berisi sasaran dan program yang akan dilaksanakan berikut indikator kinerjanya. Renstra ini menjadi acuan kami dalam  menyusun  Laporan Akuntabilitas  Kinerja  lnstansi  Pemerintah (LAKIP) lnspektorat Daerah Kata Batam sebagai pertanggung jawaban atas  keberhasilan dan  kegagalan dalam  mengemban tugas    di   era Otonomi Daerah ini.

 

Penyusunan Dokumen ini disajikan berdasarkan amanat Undang• undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah Daerah.

 

Demikian kami sampaikan mudah-mudahan dokumen Renstra ini bermanfaat bagi kita semua.

 

Wassaramu’alaikum  Wr.Wb.

 

 

 

 

 

 

 

ama Muda

198711 1

 

Batam,a1  Oktober 2016 lnspektur       rah Kota Batam

 

 

 

 

 

,

001

 

DAFTARISI

 

 

 

 

 

KATA PENGANTAR                               :                                                                                                            .

Halaman

 

 

     
     
     
     
     

 

 

DAFTAR 181…………………………………………………………………………………………..           11

BAB I        PENDAHULUAN………………………………………                                             1

I.Latar  Belakang………………………..                                                         I

  1. Landasan Hukum…………..  3
  2. Maksud dan Tujuan………………………………………………………… 4
  3. Sistematika Penulisan……………………………………………………… 6

 

 

 

  1. Tupoksi dan Struktur Organisasi  .                                   9
BABII GAMBARAN PELAYANAN .  

9

       
       
       
       

 

 

  1. Sumber Daya .                              12
  2. Kinerja Pelayanan .                               13
  3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .                        15

 

BAB III

ISU-ISU   STRATEGIS    BERDASARKAN   TUGAS   DAN

FUNGSI                                                                                       .                               16

  1. ldentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

 

pelayanan lnspektorat Kota Batam……                                                 16

  1. Telaahan Visi, Misi dan Pogram Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih…………………………………………………….            17

  1. Penentuan Isu-isu Strategis………………………………………………. 19

 

 

BABIV

 

 

 

BABY BABVI

 

BAB VII LAMPIRAN

VISI,MISI, TUJUAN  DAN SASARAN,  STRA TEGI  DAN KEBIJAKAN                                                                     .               20

  1. Visi dan Misi .                20
  2. Tujuan dan Sasaran .                  24
  3. Strategi clan Kebijakan .                  27

 

PERENCANAAN       PROGRAM     DAN      KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN  DAN PENDANAAN INDIKA TIF                                                                  30

 

INDIKATOR     KINERJA     INSPEKTORAT     YANG MENGACU  PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD                    31

 

PENUTUP                                                                                      33

 

 

  1. Tabel 4.1 Hubungan Vlsi, Misi, Tujuan dan Target Sasaran

 

  1. Tabet 4.2 Hubungan   Visi, Misi,  Tujuan,  Sasaran,  Strategi dan kebijakan

 

  1. Tabet 5.JRencana   Program,  Kegiatan,  Indikator   Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

 

  1. Tabet 6.1 Indikator Kinerja Inspektorat yang  mengacu pada

Tujuan  dan Sasaran RPJMD.

 

 

11

 

 

 

 

 

BABI PENDAHULUAN

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang

 

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD  untuk jangka  waktu  5 tahun,  dan Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan  (RKP) Daerah dan  Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Sebagaimana  amanat  tersebut  lnspektorat  Daerah  Kota  Batam wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai kewenangan dan tugas pokok dan fungsinya. Renstra lnspektorat Daerah Kota Batam disusun berdasarkan RPJMD Kota Batam Periode 2016-2021.

Peran utama lnspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah

 

(APIP) adalah melaksanakan fungsi sebagai Auditor Internal.

 

Menurut pasal 11  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya :

  1. Memberikan  keyakinan yang  memadai atas  ketaatan,  kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
  2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
  3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

 

 

 

 

 

Sebagai  Pengawas  Internal  Pemerintah   Kata Batam.  lnspektarat   Daerah Kata  Batam   harus  dapat   menjalankan   fungsi  tersebut   diatas    dengan sebaik-baiknya.      lnspektorat          Daerah     Kota    Batam     harus    dapat mewujudkan    peran   dan   fungsi   dalam   memberikan    jaminan    kualitas

( Quality    Assurance)     atas    akuntabilitas    pengelalaan     keuangan

 

Pemerintah Kata dan akuntabilitas kinerja kepada Walikata Batam. lnspektorat  Daerah  Kata Batam berfungsi memberikan  keyakinan dan kansultasi kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemko Batam.

 

Keberadaan  lnspektarat  Daerah  Kata  Batam  sangat  strategis,  tidak hanya  untuk  menemukan  penyimpangan  atau  penyelewengan,  tetapi lebih pada upaya pencegahan dan pembinaan. Hasil pengawasan juga akan sangat bermanfaat bagi pimpinan sebagai masukan dalam perencanaan dan perumusan kebijakan.

Renstra lnspektarat Daerah Kata Batam Tahun 2016 -2021 mempunyai nilai strategis dalam rnemberikan arah dan sekaligus menjadi acuan bagi lnspektarat  Daerah  Kata Batam dalam mewujudkan tujuan organisasi, juga  merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang akan datang, yang dijabarkan kedalam Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan,  Program  dan  Kegiatan  pengawasan yang  disusun  sesuai dengan tugas dan fungsi.

 

Penyusunan  Renstra  lnspektarat  Daerah  Kata  Batam Tahun  2016  –

 

2021 berpedaman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD)  Kata  Batam  dan  dilakukan  dengan  melihat  hasil kegiatan pembangunan yang dicapai pada lima tahun sebelumnya (periode 2011-2015), fenomena yang ada, isu strategis yang dihadapi serta mempertimbangkan kajian strategis sebagai bentuk upaya menjaga keberlanjutan capaian kinerja yang baik, serta rumusan kegiatan penting yang belurn terlaksana  untuk  dilaksanakan pada  periode selanjutnya. Renstra   lnspektorat   Daerah   Kata   Batam   menjadi   acuan   dalam penyusunan  Rencana  Kerja  (Renja) Tahunan,  dan  merupakan  dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

 

 

 

 

 

1.2. Landasan  Hukum

 

Landasan hukum penyusunan Renstra lnspektorat Daerah Kota Batam adalah mengacu pada :

  1. Undang-Undang    Nomor   25    Tahun    2004,    tentang    Sistem

 

Perencanaan Pembangunan Nasional;

 

  1. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  tentang  Pemerintahan

 

Daerah;

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

 

Keuangan Daerah;

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan                Pemerintahan  Antara   Pemerintah,   Pemerintah  Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
  3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2008  tentang  Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,   Pengendalian   dan   Evaluasi   Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem

 

Pengendalian Intern Pemerintah

 

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang

 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

 

  1. Peraturan Menteri  Negara Pendayagunaan Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang  Pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah;
  2. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 54 Tahun  2010 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

 

 

 

 

 

  1. Perda   Nomor    12  Tahun   2007   tentang    Pembentukan    Susunan Organisasi          dan  Tata  Kerja  Dinas  Daerah   Kota  Batam  dan  Perda RPJPD  Provinsi  Kepri.
  2. Peraturan   Daerah   Provinsi  Kepulauan   Riau  Namar  2 Tahun  2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi  Kepulauan   Riau Tahun  2005-2025.
  3. Peraturan    Daerah   Kata   Batam   Nomor  o8Tahun    2016   tentang Rencana                    Pembangunan     Jangka    Menengah     Daerah    (RPJMD) Pemerintah   Kata Batam Tahun  2016-2021.

 

 

 

1.3. Maksud dan Tujuan

 

 

Renstra  ini  merupakan  dokumen  perencanaan  lima  tahunan  Satuan Kerja Perangkat  Daerah sebagai  penjabaran dari  RPJM  Daerah dan mengacu  pada  RPJPD Kota Batam, yang memuat Visi,  Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan  tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Maksud penyusunan Rencana Strategis lnspektorat Daerah Kata Batam Tahun 2016 -2021 adalah   untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Visi, Misi dan arah pembangunan daerah, sehingga seluruh upaya yang dilakukan dapat  bersifat koordinatif, integratif dan sinergis.

Adapun tujuan penyusunan Renstra lnspektarat Daerah Kota Batam adalah:

  1. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan lnspektorat Daerah

 

Kota Batam.

 

 

 

 

 

  1. Menciptakan    keterpaduan    dan   keserasian    gerak   dalam   kegiatan pembangunan                           aparatur  yang terencana  dan memiliki  akuntabilitas.
  2. Memberikan   pedoman   dan   alat   pengendalian   kinerja   dalam

 

pelaksanaan program dan kegiatan lnspektorat Daerah Kota Batam pada tahun 2016-2021.

  1. Sebagai  pedoman  pelaksanaan  program  bagi  pelaksanaan  tugas pokok dan fungsi lnspektorat Daerah Kota Batam.

Renstra lnspektorat  Daerah Kota Batam yang merupakan klarifikasi

 

secara eksplisit Visi dan Misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan   Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD),  diharapkan dapat   bermanfaat  sebagai   acuan  dalam   penyusunan   dokumen lainnya di lingkungan lnspektorat Daerah Kata Batam, antara lain:

  1. Penyusunan Rencana Kinerja (performance plan);

 

  1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (workplan and budget);

 

  1. Penyusunan Penetapan Kinerja ( Performance agreement);

 

  1. Penyusunan kebijakan dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  dan fungsi serta kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kata Batam.

 

Outcome yang diharapkan dari pelaksanaan Rencana Stratejik tersebut adalah:

  1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

 

  1. Terwujudnya aparatur yang professional dan akuntabel.

 

  1. Tersedianya dokumen   perencanaan  lima  tahunan   sebagai pedoman  dalam  penyusunan  Rencana  Kerja  lnspektorat  Kota Batam setiap tahun.
  2. Tersedianya sarana  pengendalian    kinerja yang  akan  dilakukan selama lima tahun

 

 

 

 

 

1.4. Sistematika    Penulisan

 

Rencana  Strategis  (Renstra)  lnspektorat  Kota  Batam disusun  sesuai dengan  sistematika  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri   Nomor   54   Tahun   2010   tentang   Pelaksanaan   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari :

 

BABI      PENDAHULUAN

 

Memuat   Latar   Belakang,   Landasan  Hukum,   Maksud  dan

 

Tujuan dan Sistematika Penulisan.

 

BAB II     GAMBARAN PELAYANAN

 

2.1 Tugas, Fungsi dan StrukturOrganisasi

 

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan lnspektorat Kota Batam, Struktur Organisasi, serta uraian tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya lnspektoratKota Batam

 

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang  dimiliki  lnspektorat  Kata Batam dalam  menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan sarana prasarana.

2.3 Kinerja Pelayanan lnspektoratKota Batam

 

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja lnspektorat Kota  Batam berdasarkan  sasaran/target  Renstra lnspektorat Kota Batam periode 2011-2016.

2.4  Tantangan   dan  Peluang  pengembangan   pelayanan lnspektoratKota Batam

Bagian ini mengemukakan hasil analisis yang berimplikasi sebagai  tantangan  dan  peluang  bagi  pengembang pelayanan lnspektorat Kata Batam pada lima tahun mendatang.

 

 

 

 

 

 

 

BAB  Ill    JSU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN  TUGAS  DAN  FUNGSJ

 

3.1  ldentifikasi     permasalahan     berdasarkan     Tugas     dan

 

Fungsi   Pelayanan   lnspektorat  Kota  Batam

 

Pada  bagian  ini dikemukakan   permasalahan-permasalahan pelayanan    lnspektorat    Kota   Batam   beserta   faktor-faktor yang  mempengaruhinya.

3.2  Telaahan    Visi,   Misi,   dan  Program    Kepala   Daerah   dan

 

Wakif  Kepala  Daerah  Terpilih

 

Bagian    ini   mengemukakan     apa   saja   tugas   dan   fungsi lnspektorat   Kota Batam yang terkait  dengan  visi,  misi, serta program  kepala  daerah dan wakil  kepala daerah  terpilih.

3.3  Penentuan  lsu-isu   Strategis

 

Pada  bagian  ini direviu  kembali  faktor-faktor   dari  pelayanan SKPD     yang    mempengaruhi      permasalahan      pelayanan SKPD, selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis  dan hasil penentuan  isu-isu  strategis  tersebut.

BAB  IV  VISI,    MISI,    TUJUAN,     DAN   SASARAN,    STRATEGI   DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi  dan  Misi  SKPD

 

Pada bagian  ini dikemukakan   rumusan  pernyataan  visi dan misi SKPD beserta  penjelasannya.

4.2.  Tujuan   dan  Sasaran  SKPD

 

Pada  bagian  ini dikemukakan    rumusan  pernyataan   tujuan dan  sasaran  jangka   menegah   SKPD.   Pernyataan   tujuan dan sasaran jangka  menegah  SKPD beserta  indikator kinerjanya.

4.3. Strategi   dan  Kebijakan   SKPD

 

Pada  bagian  ini dikemukakan   rumusan  pernyataan   strategi da kebijakan  SKPD dalam lima tahun  mendatang.

 

 

 

 

 

BAB V    RENCANA      PROGRAM      DAN     KEGIATAN,      INDIKATOR KINERJA,                       KELOMPOK     SASARAN,     DAN    PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,

 

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan  pendanaan  indikatif (perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendaan indikatif).

BAB VI   INDIKATOR   KINERJA   SKPD   YANG   MENGACU   PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

 

 

 

 

 

BAB II GAMBARANPELAYANANINSPEKTORAT

KOTA BATAM

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Tugas, Fungsi, dan StrukturOrganisasi

 

lnspektorat Daerah Kota Batam dibentuk berdasarkan:

 

  1. Peraturan Daerah  Kota  Batam  Nomor  10  Tahun  2007  tentang Pembentukan                            Susunan  Organisasi  dan  Tata   Kerja   lnspektorat Daerah Kota Batam.
  2. Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2010 tentang  Uraian

 

Tugas Pokok dan Fungsi lnspektorat Daerah Kota Batam. Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  10  Tahun  2007 tentang Pembentukan   Susunan Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat Daerah Kota Batam, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi lnspektorat Daerah Kota Batam adalah  sebagai unsur pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan  Pemerintah Daerah. lnspektarat  Daerah Kata Batam dipimpin oleh searang lnspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab  kepada Walikata Batam dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kata Batam. Melaksanakan urusan pemerintahan    daerah    di    bidang    pengawasan    dan    pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan  oleh  Walikota  sesuai  dengan  lingkup tugas  dan  fungsinya. Untuk  menyelenggarakan  tugas  pokok  sebagaimana  tersebut  diatas,

lnspektorat Daerah Kota Batam mempunyai Fungsi :

 

 

  1. Perencanaan  program        pengawasan        dan penyelenggaraan pemerintahan;

pembinaan

 

 

 

 

 

  1. Perumusan  kebijakan  fasilitas  pengawasan   dan pembinaan  di bidang pemerintahan,                               aparatur,     keuangan,      a set,     pembangunan      dan kesejahteraan                           sosial;
  2. Pemeriksaan  tu gas      pemerintahan        yang       meliputi       bidang

 

pemerintahan,      aparatur,      keuangan,     aset,     pembangunan      dan kesejahteraan   sosial;

  1. Pengujian  dan  penilaian   atas  kebenaran   hasil  laporan   berkala  atau sewaktu-waktu  dari setiap tugas   perangkat   daerah;
  2. Pengusutan  kebenaran       laporan      atau      pengaduan      terhadap penyimpangan atau     penyalahgunaan       dibidang      pemerintahan, aparatur,   keuangan  dan  aset  serta  pembangunan   dan  kesejahteraan sosial:
  3. Pembinaan    aparatur    perangkat    daerah    dalam    penyelenggaraan

 

pembangunan   dan pemerintahan;

 

  1. Pembinaan  tenaga  fungsional   pengawasan   dilingkungan   lnspektorat

 

Daerah;

 

  1. Penyelenggaraan     urusan    tata   usaha   perkantoran    yang   meliputi urusan               perencanaan     dan   evaluasi,    keuangan    serta    umum   dan kepegawaian;
  2. Evaluasi dan pelaporan  pelaksanaan  tugasnya;

 

  1. Pelaksanaan tugas   lain   yang   diberikan    Walikota    sesuai   dengan lingkup  tugas  dan fungsinya.

 

 

Sesuai  dengan  Peraturan   Daerah  Nomor     Tahun  2016  tentang Pembentukan   Susunan   Organisasi   Tata  Kerja  lnspektorat   Daerah  Kota Batam,  Struktur  Organisasi  lnspektorat  Daerah  Kota Batam terdiri  dari :

  1. lnspektur

 

  1. Sekretaris

 

  1. Subbag.  Perencanaan   Program b.  Subbag.  Keuangan
  2. Subbag.  Umum dan  Kepegawaian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspektur

 

 

 

 

  1. lnspektur Pembantu  Wilayah  1 a.      Fungsional
  2. lnspektur  Pembantu  Wilayah  2

 

  1. Fungsional

 

  1. lnspektur Pembantu  Wilayah  3 a.   Fungsional
  2. lnspektur  Pembantu  Wilayah  4 a.   Fungsional

 

 

 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KOTA BATAM

INSPEKTUR  I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspektur

 

 

 

 

2.2. Sumber Daya Manusia

 

Jumlah Pegawai lnspektorat Daerah  Kota Batam  pada    Agustus 2016 berjumlah 41 Orang dengan rincian sebagai berikut :

Menurut Golongan

 

 

No

 

Uraian

Golongan  

Jumlah

II Ill IV
1 Struktural   10 6 16
2 Fungsional       0
3 Staf  Sekretariat 6 4   10
4 Staf  Bidang 2 11   13
5 THO       2
  Jumlah       41

 

Menurut tingkat pendidikan

 

 

No

 

Uraian

Golongan  

Jumlah

SMU/03 Sl 52
1 Struktural 1 13 2 16
2 Fungsional       0
3 Staf  Sekretariat 6 4   10
4 Staf  Bidang 2 11   13
5 THD 2     2
  Jumlah       41

 

 

Sarana dan Prasarana

 

No Uraian Jumlah Satuan Keterangan
1 Kendaraan  Roda 4 {empat) 4 unit  
2 Kendaraan  Roda 2 {dua) 2 unit  
3 Komputer 18 unit  
4 Printer 29 unit  
5 Laptop 32 unit  
6 Mesin ketik 2 buah  
6 Kam era 4 buah  
  DII {terlampir)      

 

 

Dalam rangka pelaksanaan  kegiatan,  lnspektorat  Daerah Kota Batam ditunjang dengan tersedianya perlengkapan kantor antara lain:

 

 

 

 

2.3. Kinerja   Pelayanan  lnspektorat Kota Batam.

 

Pelaksanaan  kebijakan  strategis  pemberantasan  korupsi  didasarkan pada amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55

Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 -2025. Berdasarkan peraturan tersebut, tugas Pemerintah Daerah yang pertama adalah menjabarkan dan melaksanakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) melalui aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan setiap tahun. Tugas  Pemerintah Daerah yang kedua, adalah menyampaikan laporan pencapaian pelaksanaan aksi PPK sekurang-kurangnya  setiap  3  (tiga) bulan  sekali  kepada  Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan Kementerian/Badan yang  membidangi  urusan  perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Strategis  lnspektorat  Daerah Kota  Batam Tahun  2011-2016 telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai, dan berdasarkan hasil evaluasi  maka capaian  hasil dari  ketiga sasaran tersebut  dapat disimpulkan sebagai berikut :

  1. Meningkatnya kualitas SOM AparaturPengawasan.

 

  1. Peningkatan  SOM  lnspektorat  yang  memiliki  sertifikat   JFA, JFPP,   Sertifikat  pengadaan  barang  &   Jasa  serta  sertifikat kompetensi pengawasan lainnya.

Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan yaitu lnspektorat Daerah   Kota   Batam   berkeinginan   untuk   menjadi   sebuah lembaga pengawasan yang profesional, maka melalui program peningkatan kualitas sumber daya aparatur telah dilaksanakan berbagai  kegiatan  untuk  peningkatan kualitas  dan  profesional sumber daya aparatur dengan output telah dilaksanakan :

1)  Bimbingan Teknis sebanyak 2 kali;

 

2)  Diklat Fungsional Pengawasan 1   kali

 

3)  Peningkatan kualitas dan disiplin aparatur 5 kali.

 

 

 

 

 

4)  Bimtek  SPIP  1   kali

 

5)  Orientasi  Pengawasan  5 kali

 

Sampai    dengan    penyusunan    Renstra    ini,   jumlah    PNS lnspektorat     Daerah    Kota    Batam    yang    telah    memiliki sertifikat   ahli  pengadaan    barang   dan  jasa   berjumlah    14 orang,    yang    memiliki     sertifikat         Fungsional     Auditor sebanyak  7 orang.

 

 

  1. Meningkatkan  kualitas      pembinaan      dan      pengawasan dilingkunganPemko Batam.
  2. Opini BPK RI

 

Untuk indikator Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam, lnspektorat Daerah telah melaksanakan kegiatan:

1)   Pengawasan Reguler.

 

Pelaksanaan  Pengawasan  regular periode  2011  s/d 2015 telah dilakukan terhadap 271 Obrik.

2)  Pemeriksaan Khusus

 

3)  Review Laporan Keuangan Pemko Batam

 

4)  Monitoring dan Evaluasi SPIP

 

5)  Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

 

6)  Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

 

Opini  BPK  RI  terhadap  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kata

 

Batam Tahun 2015 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). b.  Penyelesaian temuan-temuan pemeriksaan

1)    Pemutakhiran  Data  dan  tindak  Ianjut  hasil  pemeriksaan lnspektorat.

Sampai dengan akhir tahun 2015, penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan Internal dan Eksternal telah terealisasi 85%.

 

 

 

 

 

  1. Meningkatkan  akuntabilitas kinerja  di lingkungan Pemko  Batam.

 

  1. Rata-rata nilai akuntabilitas kinerja unit kerja

 

Untuk lndikator Kinerja ini didukung dengan kegiatan :

 

1)  Kegiatan Evaluasi AKIP

 

2)  Kegiatan Pengembangan dan Pemantapan AKIP.

 

Untuk tahun 2015, lnspektorat Daerah Kata Batam tidak melaksanakan dua kegiatan tersebut karena tidak tersedianya anggaran.

 

 

2.4. Tantangan    dan    Peluang    Pengembangan    Pelayanan lnspektoratKota Batam

  1. Tantangan

 

–     Adanya pelanggaran administrasi dan bidang kepegawaian Penyampaian tindak lanjut hasil pengawasan sering terlambat. Adanya pelanggaran –  pelanggaran yang mengakibatkan kerugian

Negara/Daerah.

 

Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengawasan

 

Kurangnya tanggapan objek pemeriksaan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

Keterbatasan anggaran pengawasan. B. Peluang

–    Adanya dukungan peraturan undang-undang bidang pengawasan.

 

–    Adanya   dukungan  kebijakan  dalam  bidang  pengawasan  dari

 

Walikota Batam.

 

Adanya  peran  serta  masyarakat  dalam  melaksanakan  kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah

–     Adanya  koordinasi  pengawasan dengan  lnstansi  terkait  seperti lnspektorat Provinsi Kepri dan BPKP Kepri.

 

 

 

 

 

BAB Ill

 

ISU-ISU STRATEGIS  BERDASARKAN TUGAS  DAN FUNGSI

 

 

 

 

 

 

3.1. ldentifikasipermasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan lnspektoratKota Batam

 

Dalam   melaksanakan    tugas   pengawasan   terhadap    pelaksanaan penyelenggaraan  urusan pemerintahan daerah selama  kurun 5 (lima) tahun ke belakang, dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan telah  mencapai  keberhasilan  yang  cukup  baik  dan  signifikan  dalam mendukung   keberhasilan    penyelenggaraan   pemerintahan.    Namun demikian    dari    segi-segi    teknis    masih    terdapat    permasalahan• permasalahan  yang merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang direncanakan lima tahun kedepan. Beberapa  permasalahan  yang dihadapi oleh  lnspektorat  Daerah  Kata Batam adalah sebagai berikut :

  1. Rendahnya tindak Janjutatas temuan oleh SKPD;

 

  1. Struktur  organisasi   belum   sesuai   dengan   kebutuhan   teknis pemeriksaan;
  2. Standar kompetensi SDM lnspektorat belum terpenuhi;

 

  1. Norma,  standar   &   prosedur   pemeriksaan   belum  sepenuhnya tersedia;
  2. Masih terdapat temuan berulang

 

  1. Terbatasnya alokasi anggaran.

 

  1. Belum adanya Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD.

 

 

 

 

 

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

 

Kepala Daerah Terpilih

 

Visi dan Misi lnspektorat Daerah Kota Batam merupakan implementasi yang harus dilakukan dan mengacu kepada RPJMD Kota Batam Tahun

2016-  2021 dimana  RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan

 

Misi Walikota Batam terpilih 2016 – 2021.

 

I nspektorat   Daerah   Kota   Batam   melakukan   peran   utama   dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota Batam sebagai berikut :

  1. Melakukan pengawasan terhadap  pelaksanaan  sistem  dan mekanisme peraturan perundangan pada auditan ;
  2. Membina dan memberikan  masukan  bagi  terselenggaranya pemerintahan                            yang   efektif,   bersih  dan   melayani   melalui   hasil pengawasan internal.
  3. Terwujudnya Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang professional, berkualitas dan akuntabel;
  4. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan sebagai  bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah
  5. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal.

Faktor penghambat dan pendorong bagi lnspektorat Daerah Kota Batam dalam mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah:

1)   Sumber Daya Aparatur

 

  1. Masih kurangnya sertifikasi  yang berkaitan  dengan  kompetensi bidang pengawasan;
  2. Belum seimbangya  rasio  antara  tenaga  pengawasan  dengan objek pemeriksaan;
  3. Masih  kurangnya   Bimtek   maupun  diklat   kompetensi   bidang pengawasan.

 

 

 

 

 

2)  Sarana  prasarana

 

  1. Masih  belum      memadai      sarana      mobilitas       pelaksanaan pengawasan;
  2. Masih belum  memadai  fasilitas  dan sarana  prasarana  gedung  dan

 

kantor  yang  representative.

 

3)  Anggaran

 

Belum   terpenuhi    anggaran    penunjang    pengawasan    dalam   APBD Kota  Batam  sesuai  kebutuhan  dan  sesuai  dengan  kebijakan pengawasan     penyelenggaraan      pemerintah     daerah     Kementerian Dalam  Negeri.

 

 

Upaya-upaya   mengatasi  kendala  dan hambatan:

 

  1. Mengoptimalkan     kapasitas    SOM   melalui   Bimbingan    Teknis    dan Diklat             Kompetensi    dengan   BPKP   Perwakilan    Provinsi   Kepri   dan Badan  Diklat  Kementerian  Dalam  Negeri.
  2. Membentuk  Jabatan  Fungsional  Auditor  dan P2UPD.

 

  1. Meningkatkan   kerja  sama  teknis  dengan  BPKP  Perwakilan   Provinsi

 

Kepulauan  Riau dalam mengoptimalkan   hasil:

 

  1. Reviu  Laporan  Keuangan

 

  1. Tindak  lanjut Hasil temuan  BPK-RI

 

  1. Pemeriksaan  tujuan  tertentu   untuk  menangani   temuan   yang bersifat  strategis
  2. Perumusan   kebijakan  Sistem  Pengendalian   Intern e.    Membangun   SPIP
  3. Merumuskan  rasio   kebutuhan    SOM   pemeriksa    melalui    Analisa Beban         Kerja   (ABK)   dan   Sasaran    Kerja   Pegawai    (SKP)   sesuai kompetensi   bidang  pengawasan.

 

 

 

 

 

  1. Mengadakan  pendidikan  kantor  sendiri  bidang  pengawasan

 

  1. Mengoptimalkan  anggaran   yang   tersedia   seefektif    dan   seefisien mungkin dalam rangka meningkatkan  kinerja tenaga pengawas dan pelaksana  dilingkungan   lnspektorat  Kata Batam.
  2. Mengusulkan    secara   bertahap   peningkatan    anggaran    dalam   tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan  maupun kebijakan  pengawasan   Kemendagri.

 

 

3.3.  Penentuan  lsu-isu Strategis

 

lsu strategis sebagai permasalan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lirna) tahun mendatang di identifikasi dari berbagai sumber diantaranya :

  1. lsu  strategis  dalam  sasaran  dari  penyelenggaraan  Negara  tahun

 

2016-2021

 

  1. lsu strategis dalam arah kebijakan bidang aparatur Negara 2016-

 

2021

 

  1. lsu strategis yang  diangkat dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor 79

 

Tahun   2005   tentang   Pedoman   Pembinaan   dan   Pengawasan

 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

 

Adapun  isu  strategis  yang  diangkat  dalam  Renstra  lnspektorat  Kota

 

Batam Tahun 2016 -2021:

 

  1. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh SKPD.

 

  1. Masih adanya SKPD yang terkena kasus hukum.

 

  1. Belum optimalnya penerapan SPIP di jajaran SKPD.

 

  1. Belum Optimalnya impelmentasi SAKIP di SKPD

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

 

VISI, MISI, TUJUAN,

 

SASARAN,   STRATEGI   DAN KEBIJAKAN

 

 

 

 

 

4.1. Visi dan  Misi

 

Visi adalah  rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir  periode  perencanaan. Visi dalam  Rencana Strategis  lnspektorat Daerah  Kota  Batam  pada  dasarnya  mencerminkan  apa  yang  ingin dicapai dalam lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsi lnspektorat Daerah Kota Batam. Keinginan yang ingin dicapai tersebut merupakan   implementasi Visi dan Misi WaliKota  Batam sebagaimana tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)   Kota   Batam   tahun   2016-2021.   Untuk   mewujudkan   Visi tersebut, I nspektorat Daerah Kota Batam membutuhkan Misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan   Visi   lnspektorat   Daerah   Kota  Batam.  Visi   dan   Misi lnspektorat  Daerah Kota Batam pada dasarnya adalah apa yang akan diwujudkan  dan  bagaimana  upaya-upaya yang akan  dilakukan dalam lima tahun  ke  depan, sebagaimana  nanti akan diimplementasikan  ke dalam  Strategi, Kebijakan, Program, dan  Kegiatan lnspektorat Daerah Kota Batam tahun 2016-2021.

 

Visi  Pemerintah  Kota Batam   “Terwujudnya Batam sebagai Bandar

 

Dunia    Madani  yang    Berdaya    Saing,   Maju,    Sejahtera,    dan

 

Bermartabaf’

 

Misi Pemerintah Kota Batam

 

  1. Menghadirkan  tata   kelola   Pemerintahan

 

Transparan, Akuntabel, dan Mengayomi.

 

 

yang   baik,   bersih,

 

 

 

 

 

  1. Mewujudkan     SOM   daerah    yang   bertaqwa,    berdaya    saing   dan masyarakat  yang sejahtera.
  2. Mewujudkan  tata    ruang    Kota    yang    berwawasan      lingkungan, lnfrastruktur Kota  yang   modern,   serta  penataan    pemukiman    yang ramah,  asri dan nyaman  sesuai  nilai budaya  bangsa.
  3. Mewujudkan  penguatan    sektor   industri   dan   meningkatkan    peran sektor         jasa,    perdagangan,     pariwisata,    alih    kapal,    maritim    dan pertanian/perikanan            dalam  menopang  perekonomian   daerah.
  4. Mewujudkan  penguatan   ekonomi   kerakyatan   berbasis   UMKM  dan Koperasi    yang   bersinergi   dengan    kebutuhan    industri   dan   pasar domestik.
  5. Percepatan  pembangunan    wilayah    hinterland    sebagai   penopang perekonomian                           Kota Batam

 

Sesuai  dengan  Visi  dan  Misi  dalam  RPJMD  Kota  Batam  periode  2016-

 

2021,   melalui   proses   dan  tahapan   yang   melibatkan    berbagai   lapisan pegawai     hingga     pimpinan     tertingginya,      lnspektorat      Kota    Batam menetapkan   suatu  komitmen  untuk  mewujudkan  Visi  lnspektorat   Daerah Kota Batam  kedepan  yaitu:

“Terwujudnye Profesionalismelnspektorat Kota  Batam dalam Mengawal Pe/aksanaan Program-Program Pembangunan Kota  Batam”

 

 

Pernyataan Visi ini sekaligus mengartikan bahwa Visi lnspektorat Daerah Kota Batam ini telah konsisten dengan Visi Walikota Batam yang akan diwujudkan dalam  lirna tahun kedepan.

Sebagai  gambaran  yang  diimpikan tahun  2021  atau  setelahnya, Visi lnspektorat  Daerah Kota Batam diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai lnspektorat Daerah Kota Batam di semua tingkatan dalam melaksanakan tugasnya.

Aparatur di lingkungan lnspektorat Daerah Kota Batam mempunyai kemampuan/keahlian dan motivasi yang tinggi dalam menjalankan tugas

 

 

 

 

 

sesuai  dengan   profesinya  sebagai  Pengawas   Internal.  Agar  profesional dalam   bidang   pengawasan,    maka  seseorang   harus  memenuhi   kriteria sebagai  berikut  :

  1. Mempunyai  Kualifikasi  akademis  yang memadai

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

  Ahli     dan     mempunyai      pengetahuan      khusus      dalam

 

pengawasan

bidang
  Adanya   pedoman   dan   praktek   yang   baik,  dan  ditunjang dengan
  literatur  dan  keterampilan  dalam pengawasan  
  Memiliki  kualitas  pekerjaan  yang tinggi  
  Mempunyai   standar   etika  profesi,   dan  diterapkan   dengan perilaku
  yang  baik dalam  pekerjaan.  

 

 

4.

 

5.

 

 

 

 

Walikota   Batam   telah   mendelegasikan    wewenangnya    kepada   Kepala SKPD   untuk   mensukseskan    Visi   dan   Misi  yang   dijabarkan    kedalam program   tahunan.     Dalam  merealisasikan   program   dimaksud,   Walikota membutuhkan     informasi    akurat    dari   pihak   independen.     lnspektorat Daerah  Kata  Batam  sebagai  SKPD  yang  independen   merupakan   mata dan   telinga    Walikota    Batam    yang   difungsikan     untuk    melihat    dan mendengarkan   secara  langsung  fakta  lapangan  dan  memberikan   respon berupa  informasi   yang  akurat  melalui  suatu  sistem  pengawasan   dalam hal    ini    Sistem     lnformasi     Akuntabilitas.      lnspektorat      memberikan rekomendansi   perbaikan   untuk  memastikan   tujuan  program  Pemerintah Kata Batam  dapat tercapai.

 

Profesionalme   lnspektorat   Daerah  Kata Batam  bersifat  objektif,  tidak bias dan    tidak    dapat    di   intervensi    oleh    pihak-pihak     lain   yang    dapat mencederai   penegakan  prinsip  independensi.

 

Untuk dapat  mewujudkan   apa yang  menjadi  Visi organisasi   dlatas  maka lnspektorat   Daerah  Kota Batam  menegaskan  Misinya  sebagai  berikut:

  1. Meningkatkan  Peran    Aparat     Pengawas     Internal   dalam

 

Pembinaan dan Pengawasan KinerjaSKPD;

 

 

 

 

 

Pemerintahan     yang   baik,   bersih,   dan   berwibawa    membutuhkan peningkatan      peran     pengawasan      internal     yang     memadai     di lingkungan       pemerintah       daerah.      Dengan      demikian,       fungsi pencegahan   korupsi  bisa  berjalan  dengan  baik  dan  pemberantasan korupsi  bisa dijalankan  lebih optimal.

 

 

  1. Meningkatkan Kualitas dan KuantitasHasil Pengawasan;

 

APIP  memiliki  peranan yang  vital  dalam  pemberantasan  korupsi, khususnya                           dalam     melakukan     pengawasan     internal     atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dilingkungan  pemerintah Kota  Batam melalui kegiatan audit,  review, evaluasi,  pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Untuk menigkatkan kualitas hasil pengawasan maka setiap pelaksanaan audit harus taat keapda Standar  Audit.    Dengan    demikian,    siapapun    Auditor    yang melaksanakan  Audit  Intern diharapkan  menghasilkan  suatu  mutu hasil audit intern yang sama ketika Auditor tersebut melaksanakan penugasan         sesuai   dengan   Standar   Audit    Intern   Pemerintah Indonesia.

Pengawasan internal yang berkualitas merupakan pilar utama agar peran   dan   kedudukan   lnspektorat   Daerah   Kota   Batam  dapat dirasakan oleh masyarakat berupa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  yang  sesuai dengan  kaidah dan  peraturan  perundangan. Hasil-hasil pengawasan internal harus dapat memberikan keyakinan memadai  atas  ketaatan, dan  kehematan, efisiensi, dan  efektivitas pencapaian  tujuan   penyelenggaraan  tugas   dan  fungsi   lnstansi Pemerintah  (assurance  activities);  dapat  memberi  peringatan  dini

( early  warning  system)  dan  efektivitas  manajemen  risiko  dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah (anti corruption activities); dan dapat memelihara dan meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi  lnstansi Pemerintah (consulting activities).

 

 

 

 

 

  1. Meningkatkan  Profesionalisme   lnspektorat Kota Batam;

 

 

Aparatur Pengawasan Internal yang profesional adalah aparatur yng

Responsif, lnteratif dan Terpercaya.

Profesionalisme adalah kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme dalam pengawasan internal berhubungan dengan “profesi” Auditor maupun Pejabat  Pengawas  Urusan  Pemerintahan  daerah  (P2UPD)  yang harus memenuhi standar kompetensi dan independensi dalam menjalankan  tugasnya.  Dengan demikian,  efektivitas  pengawasan internal juga berhubungan dengan bagaimana pemeriksaan dilaksanakan oleh auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup, independensi dalam sikap mental, dan penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama.

 

 

4.2. Tujuan  dan Sasaran

 

Tujuan dan sasaran Renstra lnspektorat Daerah Kata Batam merupakan penjabaran  lebih teknis  dari  pernyataan Visi  dan  Misi. Melalui tujuan diharapkan   dapat   diketahui   kinerja   apa   yang   diharapkan   dapat diwujudkan  dari  pernyataan Visi  dan  Misi. Sedangkan  sasaran  dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja dimasing-masing tujuan. Untuk  mewujudkan  hasil  yang  akan  dicapai  selama  periode perencanaan, maka lnspektorat Daerah Kota Batam merumuskan tujuan yang terkait dengan misi, yaitu :

  1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
  2. Mewujudkan  Pelayanan      dan   penyelesaian   atas   pengaduan masyarakat
  3. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja lnspektorat
  4. Meningkatkan kepatuhan  SKPD  terhadap  ketentuan  perundang•

undangan yang berlaku

  1. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pengawasan Internal

Selanjutnya,  untuk  mencapai  hasil  yang  optimal  yang  ingin  dicapai selama  periode  perencanaan,  maka  lnspektorat  Kota Batam merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

 

 

 

 

1 ). Mewujudkan pemerintahan yang  bersih   dan  be bas  KKN,  dengan
sasaran   1  : Meningkatnya SKPD yang mengimplementasikan    SPIP,

dengan  indikator  kinerjanya  :

 

  • Persentase  SKPD   yang   telah   menerapkan    SPI P   pad a   level berkembang.

Sasaran   2 :  Meningkanya   Maturitas  SPIP

 

  • Level Maturitas  SPIP

 

 

2).   Mewujudkan Pelayanan       dan   penyelesaian atas    pengaduan
masyarakat, dengan    sasaran     :           Pengaduan masyarakat    yang

direspon,  dengan  indikator  kinerjanya  :

 

  • Persentase  penyelesaian   pengaduan  masyarakat

 

 

3). Mewujudkan    Akuntabilitas   Kinerja   lnspektorat,

dengan   sasaran   1   :    Nilai SAKIP  lnspektorat  Kota  Batam  meningkat, dengan  indikator  kinerjanya  :

  • Skor  hasil evaluasi  LAKIP  lnspektorat  oleh Kemenpan  dan RB RI dengan    sasaran    2  :        Meningkatnya    kinerja   lnspektorat,    dengan indikator  kinerjanya  :
  • Level Kapabilitas  Jnspektorat

 

 

4). Meningkatkan    kepatuhan   SKPD terhadap   ketentuan   perundanq• undangan         yang   berlaku,    dengan    sasaran    :       Kepatuhan   SKPD terhadap  peraturan  perundang  -undangan,   dengan  indikator  kinerja:

  • Persentase  jumlah  kegiatan  yang tidak ada temuannya

 

  • Persentase   jumlah   rekomendasi   hasil  pemeriksaan   (Internal  dan

Eksternal)  yang ditindak  lanjuti.

 

 

5).    Meningkatkan       Kualitas     Aparat     Pengawas      Internal,      dengan sasaran      :      SOM   lnspektorat    yang   berkualitas,    dengan    indikator kinerjanya  :

  • Jumlah  pegawai    yang    memperoleh     pendidikan/        pelatihan fungsional  dan teknis
  • Jumlah  Pelatihan   Kantor  Sendiri ( In House Training)

 

 

 

 

 

Tabel  4.1 Hubungan   Visi,  Misi,  Tujuan  dan  Target  Sasaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi :  Terwujudnya Profesionalisme lnspektorat Kota Batam Dalam Mengawal Pelaksanaan Program-

 

Program Pembangunan Kota Batam

     

lndikator

 

Kondisi

Awai

 

Target kinerja  sasaran  pada tahun  ke

Kondisi

Akhir

MISI           Tujuan/Sasaran
    1 2 3 4 5  
MISII   Meningkatkan  Peran Aparat Pengawas Internal dalam Pembinaan dan

Pengawasan  Kinerja SKPD;

 
  1 Mewujudkan  pemerintahan  yang bersih dan bebas KKN  
    Meningkatnya     SKPD

yang mengimplementaslkan SPIP

Persentase    SKPD     yiilng

tetah    menerapkan     SPIP

pada level berkernbanp.

20% 30% 40% 50% 60% 70% 70%
    Maturitas SPIP Level maturitas SPIP 1,7 1,7 2,0 2,5 3 3,5 3,5
  2 Mewujudkan  pelayanan   dan penyelesaian  atas pengaduan  masyarakat.  
    Pengaduan   rnasyarakat

yang direspon

Persentase      penyelesaian pengaduan masyarakat 100 100 100 100 100 100 100
  3 Mewujudkan  Akuntabilitas Kinerja  lnspektorat  
    Nilai  SAKIP   lnspektorat

Kola Batam meningkat

Skar  hasil  Evaluasi  LAKIP

lnspektorat                  oleh Kementerian Pendayagunaan     Aparatur Negara     dan     Reformasi Blrokrasi               Republik

Indonesia;

c

(50)

cc

(54)

cc

(58)

8

(61)

8

(65)

88

(71)

88

(71)

    Kinerja lnspektorat Kapabilitas tnspektorat 1 1 2 3 3 4 4
Misi II Meningkatkan  Kualitas  dan Kuantitas  Hasil Pengawasan
  4 Meningkatkan  kepatuhan  SKPD terhadap  ketentuan  perundang-undangan yang berlaku
    Kepatuhan             SKPD

terhadap           peraturan perundang -undangan.

Persentase Jumlah kegiatan

yang tidak ada temuannya

42% 46% 50% 54% 58% 62% 62%
 
      Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan (Internal dan Eksternal) yang ditindak lanjuti 85% 87% 89% 91% 93% 95% 95%
Misi Ill Meningkatkan  Profesionalisme  lnspektorat  Kota Batam;
  5 Meningkatkan  Kualitas  Aparat  Pengawas Internal
    SDM               lnspektorat

berkualitas

Jumlah      pegawai      yang

memperoleh pendidikan/ pelatihan fungsionar dan teknis

– Fungsional

– Teknis

 

 

 

 

 

7 kali

14 kali

 

 

 

 

 

5 kali

10 kali

 

 

 

 

 

5 kali

10 kali

 

 

 

 

 

5 kali

10 kali

 

 

 

 

 

5 kali

10 kali

 

 

 

 

 

5 kali

10 kali

 

 

 

 

 

25 kali

50 kali

      Jumlah    pelatihan     kantor sendiri (In House Training) 2 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali  

 

 

20 kali

 

 

 

 

 

 

 

4.3  Strategi  dan Kebijakan

 

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang  dijabarkan   ke  masing-masing   kebijakan  berdasarkan  analisis SWOT yaitu Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), Threats (ancaman).

 

 

Streng ht I Kekuatan

  1. Semangat kerja dan disiplin kerja yang cukup tinggi dari seluruh staff untuk melaksanakan visi dan misi lnspektorat.
  2. Telah ada Jandasanhukum untuk pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengawasan
  3. Dukungan dari Walikota Batam berupa kewenangan penuh dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Kota Batam

 

 

Weakness I Kelemahan

  1. Anggaran   diklat   fungsional   yang   menghambat   pengembangan potensi SOM APIP.
  2. Kebijakan mutasi  dan  promosi  yang  mengakibatkan  kinerja  SOM

dibidang pengawasan masih lemah.

  1. Kebijakan penetapan tunjangan jabatan fungsional yang tidak sesuai dengan beban kerja.

Opportunity/Peluang

  1. Adanya keinginan masyarakat untuk mewujudkan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.
  2. Adanya keinginan Walikota dalam meningkatkan pengawasan.
  3. Adanya keinginan obrik untuk meningkatkan kinerja SKPD

Threat I Ancaman

  1. Masih adanya praduga/pendapat (obrik/ SKPD terperiksa) bahwa pemeriksaan lnspektorat hanya bersifat formalitas.
  2. Pemahaman masyarakat yang berlebihan terhadap arti transparansi
  3. Obyek yang diperiksa  (obrik)  masih  mempunyai  keterikatan organisatoris sehingga secara psikologis berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan.

 

 

 

 

 

Berbagai  kebijakan  di tiap-tiap  strategi  diterjemahkan   ke dalam  program dan  kegiatan.   Berdasarkan   analisa  SWOT  maka  strategi  yang  ditempuh selama  lima tahun,  meliputi:

  1. Penataan  kebijakan  dan sistem  pengawasan  berbasis  risiko;

 

  1. Peningkatan   kualitas  pelaksanaan   pemeriksaan;

 

  1. Peningkatan   kompetensi  aparat  pengawas  intern pemerintah.

 

 

Adapun    kebijakan   yang  ditempuh   untuk  menjalankan   strategi   tersebut adalah:

  1. Ketaatan  secara    total    kepada    norma,    standar,     dan    prosedur pemeriksaan;
  2. Penyusunan   struktur  organisasi  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  teknis

 

pemeriksaan;

  1. Penerapan  dan pengembangan   SPIP oleh SKPD;

 

  1. Peningkatan  atas kualitas   Laporan  Keuangan  Pemerintah   Kota;

 

  1. Peningkatan   kualitas  AKIP  dalam  evaluasi  internal  LAKIP  Pemerintah

 

Kota;

 

  1. Peningkatan   kualitas  pengelolaan   keuangan  daerah;
  2. Evaluasi  LAKIP yang telah disusun  oleh SKPD;

 

  1. Pengawasan  atas kinerja SKPD;
  2. Peningkatan  sistem  pengendalian   intern  Pemerintah;

 

  1. Peningkatan pemeriksaan    operasional    SKPD   berdasarkan    urutan

 

SKPD yang  risikonya  paling besar;

 

  1. Pembagian tim pengawas berdasarkan   risiko;

 

  1. Pengembangan sistem    informasi    manajemen     hasil   pemeriksaan berbasis  komputer;
  2. Pemeriksaan terhadap  kualitas  pelayanan  publik yang strategis;

 

  1. Mengembangkan pe!ayanan   pub!ik   melalui   pemanfaatan    teknologi informasi;
  2. Pemberian fasilitas    bagi    pelaksanaan     pengawasan     operasional terhadap  kegiatan  SKPD
  3. Peningkatan kapasitas   SOM  (Auditor   &  P2UPD) yang  sepenuhnya controllable bagi lnspektorat.

 

 

 

 

a.

 

-“‘

 

ro      ro                 “‘           t            “‘

.!!l            ·5,

 

 

  • ;;;

 

 

ro             ·~

UJ                                                                                            >,                                                                                 -“‘

 

E                                                   l<:’.

  1. 2                      l<:’.                              c:

c:

 

ro                      c     E                :::,      .c:           Q)                  QJ                                                                                                                     c           .c:

‘O       ::,             c..              0                   :::,                                ~

 

-“‘

ii:    0)        g    E           ro

“‘

 

iii

QJ                                                                     Q)

a.

 

  1. ~  c

,l!l    ro              ‘O       “‘

.i::   c             .i::

ro                g

 

E                      c:

.”=’

c

0

c:             0)

 

.c:

c:    “‘

E

QJ       -“‘

  1. Ol

‘O               2   ‘O”‘  1J          Q)     .c

“ro’              s

 

 

QJ       ~    ro     ro   ..c

::,                      “‘

s:           QJ      tl.             “‘i”ii

-“‘

0)                   ::::>

 

c      a.     ro     E    QJ

()    0)

iii    ::,     Ol              2   iii          I’ll      .!!l

 

Q)

 

E

 

  • ;;; a.    a.    :c

::,

E     “‘

:!2

 

n”‘i   0″‘  S:s2

0..                QJ

1J

‘E  “>’-

 

:;::.             c     E

QJ

  1. “‘        c..       0)

(/.)

QJ       c              “‘

‘O                                    ai         0

 

“‘

 

.5   ·c

::,     c:

QJ                                                        “‘              “‘         ;;

 

-“‘     ro     ·;;;                                                     Q)                          ‘C’        c:

>,       0                     <(      a.    ‘O      “‘   Q)       “‘

 

E   ‘O      ro

ro     ‘O

l1J

~      “‘   “‘

-“E’  c:               ·~

Ol     ::,                                   .0

 

“”

 

0        t    c:     E

0,

c:

c

c             -“‘   -“‘     “‘

.0          a.

0)

 

“”

~      “a’.

,l!l           c:

 

~

~

 

.0                      (/)

  • c:: Q)
Q)

 

.0         Q)

::,

ro                          “‘                  “‘

0)                                                                                                                      “‘

 

c”..’

c..

  1. ::i:    0..
  1. ‘C
         
           
           

 

 

~  N      c,;     ,,i    .,;   ‘°  ,-.:      (0              oi   ~

(f)

 

 

.c                                                                               ‘iii

<ii

 

 

c”.!,’   ~

“;;’

<ii

 

“‘

 

0

 

  1. c                                                                                                                       ro

Cl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z

<(

~

<(

::2

Cl

w

~

~-

‘5                         0a.:.

E                              ({)

0                          ·~   c:

“‘             §   -·;”;;’

-“e’         .E    g

c:

Q)                               .!:   Q)

.0                                 ‘5,    E

Q)

c                  ~  a.

f/)                         2    -“‘    ‘5,

‘C:                            2    c

E           i

Q)                             c     ())

Q)                                “‘   c

·;;;                ~  c:   ‘O

“‘   ::,      ~       “‘

‘iij               “‘   c:

:a

l1J       ())       ::,

E    “c’:    a.    ·5   c:

c            “‘

‘ro   0       c:    v   E

c-,                    0)

“E’  I”D’  v“‘  ~  c

“E                ::,

.E   c:   ni   “‘   ::,

“‘   a.    >-   “‘

*  c:    ‘O        ID    c

·;;;      ~   “‘   a.    Q)

c:     a.   2    ro     0

0,       .!!!               -“‘

c:     c:     c

ro           “‘  .c

ro     c:

E    :::,     “””‘  E    ~:::,

Q)

Cl

0)                                             c:     0c)

c     E    E    cu      “‘

cu

 

~  N  (‘)     ,,i    ,,.;

 

 

c:-                                                                            0)

“‘                                          c:

-~’                l<:’.                                                                  0

‘E“‘        s:           i::S                         tl.

Q)      -“‘         ~      0..                        so

ii;   c:            ·c:               (/.)                            .!!l

“‘         Q)

“‘              E          .c:                     2

e  .c           c..               c:                                            .B

‘5                                              c:

a.    QJ                  S2                “‘               “””‘         -“”

c:    “c’      :5            “””

<ii     0)                   ni   ~   “””        ‘E

c                      QJ                                           QJ

‘O       l1J                                               .!!!             ‘C

c

~  ‘iii         .s  c:                     E

0               0         “‘

…    l1J                     ro      c     ]j                <.()                  ‘C

“‘        ·;;;      Cl       “‘        c..     l<:’.                                   .!!!

E    f/)                          ::,     “‘              E                c:    .!!l

c:            >    ~  c             .5    c:            ~

c:     ~      Q)                    ~      c:     0                          c

c:                      E    c:     c..                    ·.;           “‘    “‘ “‘   ·.;                 “‘       i::i   ~”‘  ~         I’ll      ‘O I’ll

::,    ‘E           ‘O     v           ‘O       a.             QJ       “‘

l<:’.        c      0                .c

E    e,        S2     c      a.   “‘   0,         “‘         “‘   2l

c:                                                       a.    -“‘     iii   I’ll       E

a.                ~  _.g!       2          E           “‘   c:    “c’

(/)            Q)            E    Q)        Q)

ro     ~      r::o,      ni    c:    ~  .iiiiii     Q)                            E   -“””

:::,

‘[J                                                                                                                  a.    0)

c                      c:     c     ‘iii    c:    c:    c:   .5           c:

“‘    c:    i:::      “‘   “‘   :”:,’  “‘   .lll     .!!l    iii    c

c:     “‘   “‘   ii,    1ii            (/)                                             a.   “‘  .0

u,      :::,     -“””   -“‘   -“‘    ~  “;;’  -“””    -“‘     >,                  E

::,       (/)                                                                                                                                            ‘5,

::,      >,        “‘                                    “‘       ())

>,       c:    “‘         ·c:     c     0)           .E            0       “‘   Ol

Ol

·c      c      0)        QJ       “‘   c0):    0c) :    c     .c

c                     ·c:                                          ‘E            E

c

c:

l1J        “‘   E    cu       cu       QJ       Q)        cu      (l)      ·;;’;    QJ       ())

0..     0..      Q)      0..     c..     0..    0..   0..    0..            c..     ~

d

   

c:

ro              ro

‘o,        .c

Q) Q)                :c

a.          g“‘

‘”O’

-“E’     c:

0

2          o

.;;         “>,’

·0;;;           :::,

c:

“<i’i         a.

Q)

a.             “‘

c:

“‘        >,

ro

“‘        a:- “c’      N Qa.)              c..

«I c “c’     .9

“‘        ::, “””     ~ “‘       ~

a.

(f)

‘5,

.”!!’l

ro

“‘       ‘iii

·;;;               -“””

c:     c     .!!l      ~

(I)

·c:     ‘O”‘  -“‘    ~

0)

.c   0       c      “‘

0..    ‘E     a.

E   l<:’.        (l)       en

Q)

c..              0..     .=

~      N

 

 

 

 

 

 

(!)

w

I-

<(

D::’

I-

en

 

Q,

0..

t/)

c:

“‘   ~

<ii      ~

E    .!:

QJ

c:    c

ro      (I)

‘O

“c’:     c:

-“””     E

a”i’  -“‘

‘O

~”‘   e

iii    2“‘

::,      “c’:

c     “a’.

“‘   “‘

‘E     0

.   .

Q)        0

 

(/)

·;;;

“‘

.c

c

“‘ “0)’ QJ

a.

E           ~

‘i”ii’      ~

c              a.

“‘       “‘

“”‘       ~

Q)                    a.

“”        -“””

“‘        “‘

“‘   0       “‘

.        .

“‘  :~    QJ

 

 

“‘

.0″‘

.0

c:

 

“3=’ “‘ cu

a.

E

QJ

in

c

‘O”‘

c

-“””

“‘

!:’I

cu “c’ “‘

c     -“‘

Q)       ‘iii

0..     ·c

 

 

 

 

E

QJ

.E

“‘

~

0) c (l)

a.

~ ro a.

.”,’ “‘ a. E

0

-“‘

c:

i”i,’  ,,:;:.

-“‘

c:     QJ

‘E     E cu      QJ c..      a.

 

z

<(

D::’

<(

en

<(

en

 

Q,

0.. ({) c:

.-“i”i’i’

c”‘

“E’  0..

c:    a.  f/)

0      ‘o,  ·c:

0..      c:    m:::,

t/)         E      ::!:

•         •

 

0) c “‘

ii,

-~”‘

~

“‘

c:

:”:,’

“‘  8.

Q)

0..    1J

“‘

l<:’.

~

.9          .9

a.           Qa).

“‘    -“‘

.=     c:    .5

0)             en

c..     ·c;        “‘

({)      E    :0

“‘

:m    ~  a.

.       .

~

z    en

 

 

a.

‘”O’

-E     0)

2    c

0       ro

0..      c::

)<:        2

<.()        “‘

“‘   c:

m   ::,        c:

QJ                   c

l<:’.       a”‘.    ::,

 

 

“‘

iii

:::,

~

.c

 

.B

-“””

.5

~

0

(f)

 

 

 

z

<(

:..:.>,

::>

I-

.-c~: “‘ Ol

c:

“>,’

c:

(\}

.c:

2

c:

·c:

QJ E “‘

c:    l<:’.

“‘

:::,

‘5”    (l)

3=      .0

“‘   c

“‘

~  ‘[J

 

 

 

 

c:

c:     “‘

c:     “0)’

“‘    c: c:     “‘ “‘    a.

>,       “‘

“‘   .J!!

v  “‘

a.

“‘

:::,      *  iii

“‘

 

 

 

·”c,’

c”:’

“‘

:c

.lll

c:

::,

-“‘

<(

c:

“‘

-“‘     ~

::,

‘5’    “”

Q)        “‘

 

a.

‘O”‘

.”c’:    Cl

c:

$   “>’,

0      c:

0..      “‘

t/)        “‘

‘O

“‘   :,

.c:    6,

c:

“‘

a.    “‘

-“‘    c: c     2 “‘  “‘

-“‘    “‘

‘E            “‘

“‘

::!:     “”  .0

 

(/) “3=’ “Oc:’J

0”.’.

~

“‘

“‘

m

l<:’.

c:

“‘

-“‘

Ol      iii

·2

QJ       2

~  .5

 

 

c

 

ro      (l)                                                    2          0

 

:::,

  1. 0

 

 

u,                           “”

())

‘[J                          .=

c              (/)

:roa        (I)

.iii

‘iii

~

 

c:

 

s       .lll

  • ;;;

c:             c:

J:]

 

0)        c:

 

-“‘

c:                        c    ~                    .!!l               .!!l

 

 

C’G

0,

c:

::s

.0

::s

:r:

N

‘t:t

c:    -“‘     c:                                                                 ;”;;’          0)       ‘C:

c..     )<:                                                    c..              0..

 

 

15

>,

~                                                                          ~

:::,

 

-“‘                                                                                    ro       I

~

 

QJ      m   -“”                                                                                           Q)

 

Q,     (/)

  1. Q) 0)        Q)       (f)        E

.0

‘O

 

S2      “‘   ~

 

cu                                 ~

I-

E    .!!l

<(      E

c:     a.    c:      a.

 

)<:        QJ

‘O       c:

.c:   ~    “0)’  en

 

Ol     “‘

~  “‘

 

   
   
 
   

 

 

c:     ~                                                                                 a.            ‘O

 

 

 

.0

 

 

 

“‘

 

:::,

 

 

<(

 

Cl

S2                                                                                                               )<:       c:

 

‘O      ‘O

~

c     c:             a.

 

 

 

  1. z

l<:’.

 

 

c:    c     oi

.3                 ~

c

 

cu    ‘O                 ::,

 

-“”      “‘            -“””    ‘iii    -“‘

“;;”;

  1. “;;”;

 

.5′

 

‘O        .”0 ‘        ‘O      “‘

“‘   ‘O      .B

c

 

c

 

0)       .3    ::,

c                      E

 

3=       >,

>,                   “‘

-“‘

 

(l)        c      “‘

3=       0..

(l)      2    ~

 

~  a.     E    ~  .5

 

 

 

 

BABV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

 

 

 

 

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang  lebih operasional untuk kurun waktu  lima tahun  (2016-

2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis lnspektorat Kota Batam dengan tetap mengacu pada Rencana   Pembangunan  Jangka   Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kata Batam Tahun 2016-2021.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh lnspektorat Kata Batam yang dikoordinasikan oleh Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batam untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis lnspektorat Kota Batam. Program  merupakan  kristalisasi kebijakan  dari  masing-masing strategi  yang  pada akhirnya  adalah untuk  mencapai sasaran.  Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan  kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh lnspektorat Kota Batam dalam lima tahun mendatang. Rincian program dan kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan  arah  kebijakan  untuk  pencapaian visi  dan  misi  lnspektorat  Kata Batam adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1 (terlampir)

 

 

 

 

 

BAB VI

INDIKATOR  KINERJA  INSPEKTORAT YANG  MENGACU  PADA TUJUAN DAN SASARAN  RPJMD

 

 

 

 

lndikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan  tingkat  pencapaian suatu  sasaran  atau  tujuan  yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit  kerja.  lndikator  kinerja  harus  merupakan  sesuatau  yang  akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar  untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi,  dan  misi organisasi.  Pada sektor  publik  seperti entitas pemerintah,  sistem  akuntabilitas  kinerja menghadapi  masalah  berupa sulitnya menentukan indikator kinerja yang tepat dan mengukur kinerja. Problematik tersebut timbul  karena sektor  publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome   dan   tujuan   utama  entitas.   Output   entitas   pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor. Tahun 2016 tentang

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah   Kota Batam, misi pertama yaitu  “Menghadirkan  tata  kelola  pemerintahan yang  baik  dan  bersih, transparan, akuntabel dan mengayomi dengan tujuan “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” dan sasaran “Meningkatnya

 

 

 

 

 

akuntabilitas    pengelolaan    keuangan   daerah”    maka   lnspektorat    Kota Batam   mengarahkan    kinerja  yang  mengacu   pada  tujuan   dan  sasaran RPJMD  sebagaimana   tabel  6.1 berikut.

 

 

 

 

No

 

 

lndikator Program

Kondisi awal RPJM Target Capaian setiap Tahun Kondisi

Akhir

RPJM

 

Tahun 1

 

Tahun 2

 

Tahun 3

 

Tahun 4

 

Tahun 5

1 Meningkatnya kepatuhan    terhadap standar dan prosedur pertariggung jawaban keuangan. 42% 46% 50% 54% 58% 62% 62%
2 Peningkatan penyelesaian   tindak lanjut     rekomendasi hasil      pemeriksaan internal dan eksternal 85% 87% 89% 91% 93% 95% 95%

 

 

 

 

 

BAB VII PENUTUP

 

 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lnspektorat Kota Batam telah mempertimbangkan berkembangnya konsep pengelolaan organisasi dan perubahan   paradigma   bagi   lnspektorat.   Renstra   lnspektorat   telah memuat kebijakan dan program yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi  birokrasi sesuai dengan  perubahan paradigma yang terjadi. Untuk mewujudkan berbagai perubahan sesuai paradigma tersebut, diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

Renstra lnspektorat diharapkan dapat mengarahkan aparat lnspektorat

 

dalam  melaksanakan  program dan  kegiatan sehingga  dapat  tercapai target  indikator  kinerja.  Untuk  mencapai  keberhasilan  tersebut dibutuhkan peran aktif seluruh aparat pengawasan dan stakeholder yang yang terkait. Aparat pemeriksa yang kompeten, integritas dan profesional sangat penting dalam pencapaian keberhasilan kinerja.

Dengan tercapainya indikator kinerja yang maksimal, maka diharapkan pula  dapat  menunjang  keberhasilan  Visi  dan  Misi  Pemerintah  Kota Batam.

Untuk  menjamin  keberhasilan  implementasi  Renstra  ini,  maka  perlu

 

dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

 

  1. Penetapan naskah perencanaan ini secara formal, sehingga implementasinya bersifat  mengikat   dan   konsekuensinya   dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana  strategis   ke  semua   pihak untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah ditetapkan. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi dan untuk meningkatkan  rasa tanggung jawab  terhadap  pencapaian sasaran dan target yang te!ah ditetapkan.

 

 

 

 

 

  1. Pelaksanaan  program   dan  kegiatan   indikatif  yang  telah   dirumuskan tidak           boleh    menyimpang     dari    rencana    strategis     yang    sudah ditetapkan   untuk memastikan  pencapaian  tujuan  akhir  organisasi.
  2. Pengukuran    pencapaian   sasaran   dan  target   yang  telah   ditetapkan secara        kontinu   (berlanjut)    untuk   mengetahui    tingkat   keberhasilan pelaksanaan.
  3. Pengevaluasian   dan  pengkajian  pencapaian  sasaran  dan target  yang

 

telah ditetapkan  untuk  menilai  kinerja  lnspektorat.

 

Dengan  mengharap   keridhoan  TuhanYang   Maha  Esa,  semoga  rencana strategis   ini  dapat   diwujudkan   bersama,   untuk  mencapai   tujuan   akhir bersarna,    yaitu    “Tetwujudnye  Profesionalismelnspektorat Kota   Batam   dalam   Mengawal   Pelaksanaan   Program•

Program Pembangunan Kota Batam”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘.’!:::

~ro

“O

c

c ro ro

c:

ro

-0c:

11)

o,

r…

 

c ro “O c:

o

“‘

 

ro

ro

V)

~

a.

E

0

ai

:::..::

ro’

‘;::::’

11)

c

 

:,2

,._

0

~ro

“O

 

c

c:’

ro

ro

‘ii”o

~

E’

ro

 

….

c,

ro c ro

c:

11)

c::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~

:.

 

 

 

 

  • ~c

0

ii!

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I